
Kegelisahan guru honorer terkait status kerja pasca-2026 kembali mencuat akibat SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Banyak pihak menilai regulasi ini mengkhawatirkan karena hanya memberlakukan masa penugasan non-ASN hingga 31 Desember 2026.
SE Menteri Abdul Mu’ti tersebut mengatur penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan bentukan pemda sepanjang tahun 2026. Kementerian mengirimkan dokumen tersebut kepada gubernur, bupati/wali kota, hingga kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia.
Namun, alih-alih melarang, isi surat edaran tersebut justru menegaskan bahwa guru non-ASN tetap dapat menjalankan tugas mengajar dengan sejumlah ketentuan.
Dalam bagian latar belakang, pemerintah menegaskan kewajiban untuk menjamin keberlangsungan pendidikan, termasuk memastikan ketersediaan tenaga pengajar yang cukup. Hal ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Data per 31 Desember 2024 menunjukkan 237.196 guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah pemda.
“Untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah pemerintah daerah, edaran itu memerlukan guru non-ASN tetap melaksanakan tugasnya.”
Artinya, pemerintah daerah masih memerlukan guru non-ASN untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengeluarkan SE Nomor 7 Tahun 2026 yang justru memberikan payung hukum bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar selama tahun 2026.
Isu ini mencuat karena adanya batas waktu penugasan hingga akhir 2026 dalam surat tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai nasib para guru honorer di tahun 2027 dan seterusnya. Namun, hingga saat ini pemerintah belum memberikan pernyataan resmi apakah mereka akan langsung diangkat menjadi ASN (PNS/PPPK) atau ada regulasi baru setelah masa penugasan tersebut berakhir.
Kesimpulannya: Tidak ada larangan mendadak bagi guru honorer untuk mengajar saat ini. SE tersebut justru diterbitkan untuk memastikan mereka tetap memiliki legalitas mengajar hingga akhir tahun 2026 sambil menunggu kebijakan penataan tenaga non-ASN lebih lanjut.
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA:
Tinggalkan Balasan