Kamis, 19 Sep 2024
Bantuan sosial atau bansos merupakan program unggulan pemerintah yang diselenggarakan untuk menunjang perekonomian dan menambah daya beli masyarakat.
Ada beberapa jenis program bantuan sosial atau bansos, yaitu PKH, BPNT, BST, BLT Dana Desa, BLT BBM dan Bantuan Pendidikan.
Jenis program tersebut diperuntukan untuk Keluarga Penerima Manfaat atau KPM secara berkala dan berkelanjutan.
Program bansos atau bantuan sosial sudah mendekati saat-saat terakhir di tahun 2022.
Dalam program ini, PT Pos Indonesia menjadi pihak yang ditugaskan oleh Kementerian sosial untuk menyalurkan bantuan.
Mulai 1 Januari 2023 daftar dan penerima bantuan sosial atau bansos ini resmi dicoret atau ditiadakan.
Pada 1 Desember 2022 telah ditetapkan APBN untuk tahun 2023 di antaranya anggaran bansos seperti PKH, BPNT dan beberapa bansos lainnya.
Mengingat pada tahun 2023, diperkirakan akan ada dampak dari krisis ekonomi secara global. Pemerintah menetapkan beberapa anggaran belanja negara yang mesti dipangkas di antaranya beberapa bansos yang diberikan pada tahun 2022 ini.
Bukan tanpa alasan, pemerintah akan mengembalikan anggaran perlindungan sosial ke dalam keadaan normal di tahun 2023. Kebijakan yang ditetapkan ini, sejalan dengan landainya kasus Pandemi Covid-19.
Beberapa bantuan sosial yang diberikan selama Pandemi Covid-19 akan ditiadakan di tahun 2023.
Berikut daftar dan penerima bansos yang resmi ditiadakan mulai 1 Januari 2023:
Bantuan ini sifatnya komplementer atau hanya pelengkap bagi KPM PKH dan KPM BPNT.
Masyarakat yang menerima bantuan ini, yaitu sekitar 20,65 juta keluarga pada periode 2022.
Bantuan yang ditujukan kepada 16 juta pekerja ini akan berakhir di tahun 2022.
Bantuan ini merupakan bantuan subsidi upah bagi para pekerja yang aktif menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji maksimum 3,5 juta.
Bantuan ini diperuntukkan untuk masyarakat desa. Sederhananya adalah, bahwa bantuan ini merupakan bantuan khusus untuk disalurkan bagi masyarakat yang belum pernah menerima bantuan dari Kemensos.
Mendekati akhir tahun, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta PDTT belum menjelaskan terkait informasi lanjutan apakah akan ada penghapusan jenis program bantuan BLT DD ini.
Sementara untuk program Kartu Prakerja tahap 48 pada periode tahun 2023 akan dilanjutkan dengan perbedaan skema baru. Hal ini akan disesuaikan dengan kenaikan nilai total pelatihan yang mencapai 3,5 juta rupiah.
Demikian informasi yang berkaitan dengan bantuan sosial atau bansos yang berakhir pada tahun 2022 dan kemungkinan tidak berlanjut di tahun 2023, semoga bermanfaat. [admin-TB]
Tinggalkan Balasan