Bali, 29 Maret 2023 – Di sela-sela rangkaian pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau the 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) yang berlangsung mulai 28 s.d. 31 Maret 2023 di Bali, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menyelenggarakan side event High-Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs pada tanggal 29 Maret 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center 2.

Kegiatan High-Level Dialogue ini merupakan salah satu bentuk nyata perhatian Indonesia terhadap upaya mendorong inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM. UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian ASEAN, berkontribusi hingga 69 persen PDB dan penciptaan lapangan kerja hingga 97 persen di kawasan ASEAN.

Namun, akses terhadap layanan keuangan formal tetap menjadi salah satu tantangan utama pengembangan UMKM. Layanan keuangan digital telah terbukti menjadi suatu alat yang efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan suatu pathway untuk memperkuat kerangka kerja ASEAN dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM.

“Pertama, penyediaan basis data UMKM ASEAN yang jelas dan kuat, yang mampu membedakan dan mengidentifikasi kapasitas, tingkat inklusivitas, tata kelola, dan kelembagaan UMKM. Kedua, penyediaan fasilitas digital beyond credit (selain kredit) bagi UMKM, seperti sistem pembayaran elektronik, akses pasar, dan peningkatan kapasitas UMKM,” jelas Menkeu.

Dialog yang dihadiri oleh pembuat kebijakan, regulator, akademisi, dan sektor swasta di kawasan ASEAN mengangkat dua topik penting di area inklusi dan literasi keuangan digital yang terbagi menjadi dua sesi.

Sesi pertama mengangkat tema produk dan layanan keuangan digital yang inovatif bagi UMKM, baik kredit maupun beyond credit. Berbagai inisiatif inovatif telah dilakukan oleh Pemerintah maupun pihak swasta di kawasan ASEAN untuk mendukung pengembangan UMKM.

Di Indonesia, Pemerintah telah melakukan digitalisasi skema kredit program (seperti program Kredit Usaha Rakyat/KUR dan program Pembiayaan Ultra Mikro/UMi), pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Mobile untuk memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM, serta pengembangan aplikasi Digipay untuk menghubungkan unit pengadaan pemerintah, UMKM, dan institusi perbankan dalam suatu ekosistem.

Baca Juga: Menteri Keuangan Sampaikan Besaran THR dan Gaji Ke-13 Bagi ASN, TNI, Polri, Guru dan Pensiunan

Sementara itu, sektor swasta juga terus berinovasi untuk mengembangkan ekosistem terintegrasi yang mempermudah akses UMKM terhadap berbagai layanan keuangan, salah satunya melalui pengembangan super-apps yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memperoleh pembiayaan dan membeli produk asuransi.

Selanjutnya, pada sesi kedua, dialog difokuskan pada isu pelindungan konsumen sektor keuangan bagi UMKM.

Indonesia terus memperkuat kerangka kerja pelindungan konsumen sektor keuangan, termasuk UMKM di dalamnya, antara lain melalui akselerasi inklusi dan literasi keuangan di daerah dan penguatan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Di samping itu, dialog juga menekankan bahwa dengan semakin berkembangnya keuangan digital, terdapat kebutuhan untuk memperkuat ekosistem layanan keuangan digital, misalnya dengan menempatkan konsumen, termasuk UMKM, di tengah setiap inisiatif yang dilakukan dan mempermudah pemahaman informasi bagi konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi dalam closing remarksnya mengingatkan bahwa upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan, serta penguatan pelindungan konsumen sektor keuangan merupakan tanggung jawab kita bersama.

“Upaya meningkatkan inklusi keuangan, literasi keuangan, dan pelindungan konsumen keuangan bagi UMKM memang telah menjadi prioritas di banyak negara. Namun, sangat penting untuk diketahui bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, dan akan berhasil selama semua pemangku kepentingan memberikan perhatian dan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan baik,” kata Friderica.

Kegiatan High-Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs akan diikuti oleh kegiatan Workshop on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs pada tanggal 30 Maret 2023, yang akan dihadiri oleh UMKM dari kawasan ASEAN.

Rangkaian kegiatan high-level dialogue dan workshop ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman para pembuat kebijakan, regulator, akademisi, dan sektor swasta di kawasan ASEAN mengenai upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan bagi UMKM dan terus mendorong inovasi dan kolaborasi semua pihak untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pemberdayaan UMKM guna memperkokoh perekonomian kawasan ASEAN.

Source: