Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat serta pembentukannya diatur dengan Peraturan Desa, dengan persyaratan :

1. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Berkedudukan di Desa setempat;

3. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;

4. Memiliki kepengurusan yang tetap;

5. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan

6. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

Tugas LKD

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) bertugas (Pasal 4) :

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;

2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan

3. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Fungsi LKD

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa serta mempunyai fungsi (Pasal 5) :

1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;

4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Jenis-jenis LKD

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Pasal 6 :

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) paling sedikit meliputi :

      a. Rukun Tetangga (RT)
      b. Rukun Warga (RW)
      c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
      d. Karang Taruna
      e. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
      f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

  2. Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya :

      a. Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
      b. Kelompok Tani (POKTAN / GAPOKTAN)
      c. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
      d. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
      e. Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam kegiatan pemberdayaan tertentu
      f. Dan lain-lain.

Selain dari LKD tersebut di atas, juga ada yang disebut (sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan) :

1. Petugas Desa

   Contoh:

   a. Penjaga Kantor Desa

   b. Petugas Makam

   c. Penjaga Pasar

   d. Perawat Jenazah (Modin Kematian)

   e. Dan lain-lain.

2. Kader Desa

   Contoh :

   a. Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD) dalam bidang Perencanaan

   b. Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam bidang kesehatan

   c. Petugas Keluarga Berencana Desa (PKBD)

   d. Kader Teknis Desa (KTD)

Kewenangan dan Tanggung Jawab

1. Bahwa semua kelembagaan dan personal di atas menjadi kewenangan desa. Maka konsekwensinya, desa harus bertanggungjawab atas honor dan anggaran operasionalnya;

2. Bahwa semua kelembagaan dan personal di atas bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

3. Bahwa semua kelembagaan dan personal di atas harus menyampaikan laporan tertulis atas tupoksinya setiap tahun secara tertulis kepada kepala desa.

Sifat dan Hubungan Antar Lembaga

Adapun sifat dan hubungan antar lembaga bagi LKD adalah:

1. Hubungan LKD dengan Pemerintah Kalurahan bersifat Kemitraan

2. Hubungan LKD dengan LKD lainnya bersifat Koordinatif

3. Hubungan LKD dengan BPD/Bamuskal bersifat Konsultatif