Tenggulangbaru.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis jadwal lengkap debat capres-cawapres 2024. Debat perdana akan dilangsungkan besok, Selasa (12/12/2023). Ini jadwal lengkapnya.

Debat capres-cawapres 2024 akan digelar sebanyak lima kali, mulai Desember 2023 hingga Februari 2024.

Berdasarkan jadwal, debat capres cawapres 2024 perdana akan digelar Selasa (12/12/2023) pukul 19.00 WIB dengan moderator Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel.

Komisioner KPU RI August Mellaz menyebutkan bahwa acara debat dijadwalkan akan dimulai pukul 19.00 WIB.

"Rencananya dijadwal akan dimulai jam 19.00 WIB. Kalau penyiaran prime time," ungkap Komisioner KPU RI August Mellaz di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat lalu (8/12), dikutip dari detikNews.

 

Jadwal Debat Capres-Cawapres 2024

1. Debat Pertama, Selasa, 12 Desember 2023
   
   • Tayang di TVRI dan RRI
   • Tema: Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.
   • Peserta: Capres
      
2. Debat Kedua, Jumat 22 Desember 2023
   
   • Tayang di TransTV, Trans7, CNN Indonesia, Kompas TV dan BTV
   • Tema: Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN/APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.
   • Peserta: Cawapres
      
3. Debat Ketiga, Minggu 7 Januari 2024
   
   • Tayang di MNC TV News, iNews, RCTI, GTV
   • Tema: Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik
   • Peserta: Capres
      
4. Debat Keempat, Minggu 21 Januari 2024
   
   • Tayang di SCTV, Indosiar, MetroTV
   • Tema: Pembangunan Berkelanjutan, SDA, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria Masyarakat Adat dan desa. 
   • Peserta: Cawapres
      
5. Debat Kelima, Minggu 4 Februari 2024
   
   • Tayang di: TVONE, ANTV, Net TV, Garuda TV
   • Tema: Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, SDM, dan Inklusi. 
   • Peserta: Capres

 

Stasiun TV dan Radio yang Menyiarkan Debat Capres-Cawapres 2024

Debat capres-cawapres Pilpres 2024 nantinya akan disiarkan secara langsung melalui stasiun TV dan radio. Disebutkan oleh Komisioner KPU RI August Mellaz, berikut daftar stasiun TV dan radio yang menyiarkan debat capres-cawapres 2024:

• Debat Pertama: TVRI dan RRI
• Debat Kedua: TransTV, Trans7, CNN Indonesia, Kompas TV, dan BTV
• Debat Ketiga: MNC TV, iNews, RCTI, dan GTV
• Debat Keempat: SCTV, Indosiar, dan MetroTV
• Debat Kelima: TVOne, ANTV, Net TV, dan Garuda TV

 

Lokasi Debat Capres-Cawapres 2024

Adapun lokasi debat kemungkinan akan berlangsung di Jakarta. KPU mempertimbangkan jika digelar di luar Jakarta, akan ada masalah mobilisasi.

"Ada kemungkinan rencananya di Jakarta semua," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Nantinya, debat perdana yang dijadwalkan pada Selasa, 12 Desember 2023, akan berlangsung di Kantor KPU RI. Namun, untuk debat di waktu yang lain, masih belum diketahui pasti.

 

Daftar Segmentasi Debat Capres-Cawapres 2024

Debat capres cawapres 2024 terbagi ke dalam enam segmen dengan total durasi selama 120 menit.

• Segmen pertama: Pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi, misi, dan program kerja.

• Segmen kedua: Pendalaman visi, misi, dan program kerja.

• Segmen ketiga: Pendalaman visi, misi, dan program kerja oleh moderator.

• Segmen keempat: Sesi tanya jawab dan sanggahan.

• Segmen kelima: Melanjutkan sesi tanya jawab dan sanggahan.

• Segmen keenam: Penutupan.

 

Daftar Panelis Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024

Daftar nama 11 panelis dan moderator debat capres ini diumumkan anggota KPU RI August Mellaz di kantornya, Sabtu (9/12/2023).

“Panelis itu kita sudah mendapatkan konfirmasi dan kesediaan dari 11 orang yang akan jadi panelis untuk debat pertama,” ujar Mellaz.

Besok para panelis bakal dikarantina dan juga menandatangani pakta integritas. 

“Nah, kemudian tanggal 10, mulai besok kami akan karantina sampai tanggal 13 di Jakarta untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun oleh panelis,” katanya.

Selain nama panelis, KPU juga sudah menunjuk dua orang moderator yang akan memandu debat yang bakal berlangsung Selasa (12/12/2023) di Kantor KPU RI.

Untuk tema debat capres perdana Selasa (12/12/2023) adalah Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

Adapun 11 nama panelis dan dua moderator debat perdana yang sudah ditunjuk secara resmi oleh KPU RI seperti dikutip Tribunnews.com adalah sebagai berikut:

1. Mada Sukmajati (pakar ilmu politik UGM)
2. Rudi Rohi (pakar Ilmu politik Undana)
3. Lita Tyesta (ahli hukum tata negara Undip)
4. Khairul Fahmi (pakar hukum Unand)
5. Agus Riewanto (pakar hukum tata negara UNS)
6. Susi Dwi Harijanti (pakar hukum tata negara Unpad)
7. Bayu Dwi Anggono (Guru Besar Universitas Jember)
8. Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM periode 2017-2020) 
9. Al Makin (Guru Besar Studi Agama UIN Sunan Kalijaga)
10. Gun Gun Heryanto (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
11. Wawan Mas'udi (Dekan Fisipol UGM).

Seluruh panelis, lanjut August Melasz, akan menjalani karantina mulai Minggu (10/12) sampai hari berlangsungnya debat di Jakarta. Mereka pun akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan.

 

Profil Panelis Debat Capres-Cawapres 2024

 

1. Mada Sukmajati (Pakar Ilmu Politik UGM)

Mada Sukmajati menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM pada tahun 1999, master dari National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo, Jepang (2004) dan S3 di Heidelberg University di Jerman tahun 2011.

Saat ini Mada adalah Ketua Program Studi Sarjana Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Minat Kajiannya meliputi Partai Politik, Tata Kelola Pemilu, Parlemen, dan Kebijakan Publik. Ia pernah menjadi Ketua Tim Panitia Seleksi Anggota Panwas Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Walikota Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo tahun 2017. Salah satu buku karyanya adalah Politik Uang di Indonesia: Pola Patronase dan Jaringan Klientelisme pada Pileg 2014 (PolGov 2015). Email: [email protected] (Sumber: https://dpp.fisipol.ugm.ac.id)

 

2. Rudi Rohi (Pakar Ilmu Politik UNDANA)

Rudi Rohi adalah seorang akademisi dan pakar politik yang telah memberikan sumbangsih penting dalam pemahaman dan pengembangan demokrasi serta tata kelola sumber daya di Indonesia. Sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Rohi telah menginspirasi banyak generasi melalui penelitian dan pengajarannya.

• Pendidikan:
  
  • Universitas Janabadra Gelar Akademik: S.H Tanggal Ijazah: 2004 Jenjang: S1
  • Universitas Gadjah Mada Gelar Akademik: MSi Tanggal Ijazah: 2007 Jenjang: S2
  • Universitas Gadjah Mada Gelar Akademik: Dr Tanggal Ijazah: 2021 Jenjang: S3
• Institusi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana (Undana)
• Bidang Keahlian: Demokrasi, Pemilu, Klientelisme, Pembiayaan Politik, Tata Kelola Sumber Daya
• Publikasi: Dr. Rohi memiliki sejumlah publikasi ilmiah yang mencakup topik seperti dinamika pemilu, politik uang, dan tata kelola pemilu di Indonesia.

Dr. Rohi dikenal karena karyanya yang mendalam dalam "Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots" dan penelitian tentang politik patronase di Nusa Tenggara Timur.

Keterlibatannya dalam berbagai proyek penelitian dan publikasi ilmiah menunjukkan dedikasinya terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan tata kelola yang baik di Indonesia.

Sebagai salah satu panelis dalam debat capres 2024, Dr. Rudi Rohi diharapkan dapat memberikan analisis yang tajam dan perspektif yang berharga dalam diskusi politik yang akan membentuk masa depan Indonesia.

Kehadirannya di panggung debat menandakan pengakuan atas keahliannya dan kontribusinya yang signifikan dalam bidang politik dan tata kelola di Indonesia.

 

3. Lita Tyesta (Ahli Hukum Tata Negara UNDIP)

Lita Tyesta merupakan wanita kelahiran Purwekerto, pada 26 September 1960. Sampai sekarang, ia mengabdikan diri sebagai pengajar pada Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Lita Tyesta menyelesaikan pendidikan tingkat S1-S3 di Undip. Selain aktif mengajar, ia juga sering menjadi narasumber dalam berbagai forum akademis.

Ia pernah menjadi Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Undip Periode 2006-2011. Sampai sekarang, ia juga aktif menulis di berbagai jurnal dan media.

Ia juga acapkali didaulat menjadi Tim Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah. Lita aktif pula sebagai Tim Penyusun Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah.

Ia juga aktif dalam mengikuti berbagai konferensi-konferensi internasional. Beberapa di antaranya seperti Archives as a Defense System of Indonesian Maritime Sovereignty Conference (AMCA Conference) di Filipina.

Ia juga pernah mengikuti Beginner Voters Participation on 2019 AMCA Conference di Brunei Darussalam. Di tengah kesibukannya, ia juga aktif sebagai Pembina Racana Pramuka Undip.

Lita juga merupakan Dewan Pengawas Internal pada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Tengah. Pada Rabu (6/9/2023), Lita Tyesta dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Perundang-undangan Undip.

Dalam memperoleh gelar tersebut, Lita Tyesta memberikan paparan naskah ilmiahnya. Yakni, dengan judul 'Relasi Pemerintahan Pusat dan Daerah sebagai Dampak Omnibus Law Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja'.

 

4. Khairul Fahmi (Pakar Hukum UNAND)

Khairul Fahmi sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unand. Saat ini, dia menjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unand.

Pria kelahiran November 1981 ini merupakan jebolan Pondok Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang di Kabupaten Agam. MTI ini didirikan Syekh Sulaiman ar-Rasuli yang dikenal sebagai Inyiak Canduang.

Setelah lulus madrasah, Fahmi melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Andalas (Unand). Dia mengambil program studi Fakultas Hukum dan pernah jadi Sekretaris Jenderal BEM FH Unand.

Fahmi kemudian mengambil S2 di Program Pasca Sarjana Unand. Dia juga telah mendapatkan gelar doktor dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Fahmi mulai jadi dosen tetap di Unand pada 2010. Dia juga menjadi dosen tamu di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol. Sebelumnya, Fahmi sempat menjadi anggota KPU Kabupaten Agam hingga 2008.

Pria kelahiran Lubuk Aur ini aktif diberbagai organisasi. Dia pernah menjabat Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar pada 2008 dan Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar pada 2011.

Fahmi juga aktif di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand sejak 2017. Dia pernah jadi Ketua Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Fakultas Hukum Unand pada 2019.

Sekretaris Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Sumbar itu, termasuk akademisi yang aktif menulis di berbagai jurnal dan media massa. Sudah lebih dari seratusan artikelnya dipublis di berbagai media massa, seperti Harian Kompas, Media Indonesia hingga Koran Sindo.

Sedangkan jurnal dan bukunya sudah puluhan. Dia juga terpilih menjadi penulis buku terbaik Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2023. Bukunya berjudul Pembatasan Hak Pilih Warga Negara terpilih menjadi karya Buku Pustaka Terbaik dengan kategori Pemilu.

 

5. Agus Riewanto (Pakar Hukum Tata Negara UNS)

Agus Riewanto merupakan pengajar di Fakultas Hukum, Program Studi Sarjana Hukum (S1), Magister (S2) Ilmu Hukum dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNS. Ia juga diamanahi sebagai Anggota Senat Akademik FH UNS (2018-Sekarang) dan Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNS (2018-sekarang).

 

Aktifitas di luar kampus antara lain: Tim Ahli Pemeriksa Sengketa Peraturan Perundang-undangan Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) (2017-Sekarang), Tenaga Ahli Hukum DPRD Kabupaten Sragen (2019-Sekarang). 

Selain itu, narasumber ahli bidang hukum dan perundangan-undangan di berbagai lembaga negara di pusat dan daerah. Serta Konsultan hukum dan ahli Pemilu/Pilkada, serta Saksi Ahli Hukum di Mahkamah Konstitusi RI, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.

Agus juga berhimpun di sejumlah organisasi profesi, antara lain: Ketua Departemen Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara (PP APHTN-HAN) Sejak 2020-Sekarang) dan Anggota Asosiasi LKBH PTN/PTS Se-indonesia sejak tahun 2017.

Di dunia kepenulisan Jurnal juga menjadi Reviewer dan Mitra Bestari di sejumlah Jurnal teridek Scopus dan Sinta antara lain: International Journal of Public Law and Policy-Inderscience Publisher-Switzerland, Jurnal Legislasi-Kemenkumham RI. Serta Jurnal Konstitusi-Mahkamah Konstitusi RI, Jurnal Yustisia-FH UNS, Jurnal Arena Hukum-UB, Jurnal Dinamika Hukum-FH UMY, Jurnal APHTN-HAN, Jurnal Respublika, dan lain-lain. 

Pria yang akrab dipanggil Agus ini merupakan putra kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak H. Daryanta (Almarhum) dan Ibu Hj. Suwarti ini menyelesaikan pendidikan formal antara lain: Doktor (S3) Ilmu Hukum di selesaikan di Fakultas Hukum UNS Surakarta dengan predikat “Cumlaude” (2011).

Kemudian, Short Study For Legislative Practice: Vetting and Drafting, Departement Reseach and Training Institute, Minister of Justice-Kyushu University Japan (2019). Selanjutnya, Magister (S2) ditempuh dengan Pascasarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta dan Sarjana Hukum (S1) di dua kampus sekaligus Fakultas Syariah dan Hukum.

Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogjakarta. Sedangkan pendidikan TK-SMP di selesaikan di Kalimantan Barat, SLTA di tamatkan di PPMI Assalaam Surakarta.

Agus juga menyelesaikan pula pendidikan informal antara lain, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Pendidikan Auditor Hukum (Certified Legal Audit) di Jimly School and Government Jakarta. Pria berputra semata wayang M. Zaki Zafran. Riwanto dari istri Suryaningsih yang juga berprofesi pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Inggris Universitas Diponegoro Semarang ini juga pernah menjadi pengawal demokrasi dan hukum di Indonesia. 

Antara lain menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah (2008-2013). Serta Anggota KPU Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah (2003-2008) dan Pembela Umum YLBHI-LBH Yogjakarta (1997-2000).

Tidak mengherankan jika pria ini kerap diminta membantu jajaran Bawaslu RI dan KPU RI untuk menjadi Narasumber dan Saksi Ahli Hukum Kepemiluan, menjadi Ketua Tim Seleksi Anggota KPU Kab/Kota Jawa Tengah III (2018). Selain itu, menjadi Panelis Ahli dan Moderator pada Debat Publik Kampanye Pilkada di Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah sejak tahun 2015-sekarang.

Karena hobby menulis dan berpidato yang diasah sejak remaja ini kerap menjadi langganan kejuaraan pidato dan kepenulisan mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Karena ketekunan dan dedikasi pada profesi dosen dan pengamat hukum dan politik pria ini pernah menerima Penghargaan Nominator Pemuda Award Bidang Intelektual dari HIPMI dan KNPI Prop. Jateng (2005) dan menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya X dari Presiden RI (2018).

 

6. Susi Dwi Harijanti (Pakar Hukum Tata Negara UUPAD)

Prof. Susi Menjadi dosen Fakultas Hukum UNPAD sejak tahun 1993 hingga sekarang. Selain itu, Prof Susi juga menjadi reviewer beberapa jurnal nasional, antara lain Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (FH UII). Bergabung dengan Ikatan Dosen HTN-HAN, dan menjadi salah satu pendiri Ikatan Dosen Perbandingan Hukum Indonesia.

Di tingkat internasional, Prof. Susi menjadi Associate member di International Academy of Comparative Law, serta Senior Associate di Center for Indonesian Law, Islam and Society.menyelesaikan gelar Sarjana dari FH UNPAD dengan peminatan HTN (1990), serta gelar Master dan Doktor dari Melbourne University Law School (1998, 2011) dengan beasiswa dari Pemerintah Australia .

Ahli dalam beberapa mata kuliah di S1: Pengantar Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Lembaga Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Peraturan Perundang-undangan, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Keimigrasian, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Pada program magister beliau mengajar mata kuliah Teori dan Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum Tata Negara, Sistem Peradilan Negara dan Hak Prosedural.

 

7. Bayu Dwi Anggono (Guru Besar Universitas Jember)

Prof. Bayu Dwi Anggono, Guru Besar Universitas Negeri Jember (Unej). Ia juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unej.

Prof. Bayu mendapat gelar Sarjana Hukum dari FH Unej. Sedangkan studi S-2 dan S-3 diperoleh di FH Universitas Indonesia. 

Pria kelahiran Sidoarjo 23 Juni 1982 ini diangkat sebagai Dekan FH Unej pada Oktober 2020. Tak lama berselang ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Perundang-undangan.

Hebatnya, Prof. Bayu menjadi guru besar dalam usia yang masih tergolong muda yaitu 39 Tahun. Dalam pidato pengukuhannya Prof. Bayu menyampaikan pidato berjudul “Pembaruan Penataan Peraturan Perundang-undangan: Suatu Telaah Kelembagaan”. 

Saat ini Prof. Bayu aktif sebagai Sektretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Ia juga dipercaya menjadi anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. 

Selain mengajar, Prof. Bayu juga tercatat sebagai Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Ia dan 10 panelis lainnya akan menanyakan seputar pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan 11 nama panelis debat pertama capres cawapres Pemilu 2024, Sabtu (9/12/2023). Debat perdana Capres-Cawapres akan digelar di Kantor KPU RI pada Selasa (12/12/2023), pukul 19.00 WIB. 

Tema debat perdana untuk capres itu yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi. Serta penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

 

8. Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM Periode 2017-2020) 

Drs. Ahmad Taufan Damanik, M.A. merupakan ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia periode 2017–2022. Sebelum menjadi komisioner Komnas HAM, dia adalah seorang dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara (1987-2016).

Selain menjadi dosen, pria yang akrab dipanggil Taufan ini juga pernah dipercaya sebagai Indonesia Representative of Child Rights to the Asean Commission on the Promotion and Protection on the rights of Women and Children (ACWC) periode 2013-2016.

Pria yang akrab disapa Taufan ini kelahiran Pematang Siantar, 29 Juni 1965. Ia menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya. Ia juga menyelesaikan  sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

Lulus kuliah, ia menjadi dosen. Taufan dikenal sebagai salah satu 'dosen aktivis 98', Ia adalah seorang dosen dari Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sumatera Utara (USU). Tahun 2010, Taufan menjadi Dosen Favorit Ilmu Politik, FISIP  USU.

Selain berkarier sebagai dosen, Taufan juga dikenal penggiat lembaga non pemerintahan dan aktivis hak anak. Ia juga dikenal sebagai ketua KKSP Medan, Ketua Presidium Koalisi Nasional NGO Pemantau Anak. 

Taufan juga pernah terpilih sebagai komisioner di Komisi Badan Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Anak ASEAN (ACWC) mewakili Indonesia.

Pada Oktober 2017, namanya masuk dalam komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Komisi III RI akhirnya memilih Taufan dan tujuh komisioner lainnya sekaligus menetapkan Ahmad Taufan Damanik sebagai Ketua Komnas HAM 2017-2022. (AA/DN) (Photo: VIVA.co.id/MAW)

KARIER

• Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP USU, Tahun 1987-2003
• Dosen Magister Sosiologi, FISIP USU,  Tahun 2015-2016
• Dosen Tamu, STIKP Meda, Tahun 1992-1997
• Dosen Magister Studi Pembangunan, Magister Studi Pembangunan USU, Tahun 2009-2015
• Dosen Departemen Ilmu Politik, Departemen Ilum Politik FISIP USU, Tahun 2003-saat ini
• Anggota Dewan Pengawas, PDAM Tirtanadi tahun 2013-saat ini
• Vice Chair, Indonesia  Representative For Child Rights, The ASEAN Commission on the Promotion and Protection on the Rights of Women and Children (ACWC), Tahun 2010-2013
• Member Indonesia Representative for Child Rights, The ASEAN Commission on the Promotion and Protection on the Rights of Women and Children (ACWC), Tahun 2013-2016
• Anggota Dewan Riset Daerah Sumut, Pemerintah Provinsi Sumut, Tahun 2013-2016
• Member Indonesia Representative for Child Rights, ACWC, Tahun 2010-2016
• Konsultan Evaluation Project on Andaman Refugee, Save The Children Indonesia, Tahun 2016
• Konsultan Lepas Proyek Penanganan Anak Korban Konflik Berbasis Masyarakat, Save the Children Aceh, Tahun 2008
• Konsultan Lepas untuk Issu Children In Armed Conflict, UNICEF, Banda Aceh, Tahun 2007
• Konsultan Lepas untuk Issu Separated Children, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh Nias, Tahun 2006
• Konsultan/Koordinator Regional Projek Pengembangan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (PFPM), Bank Dunia-British Council-IGGRD-UKSW Salatiga, Tahun 2006-2007
• Konsultan Lepas untuk Issu Separated Children pada anak Korban Konflik Timor Leste, Aceh dan Kalimantan, UNICEF Jakarta, Tahun 2000-2001

PENGHARGAAN

• Dosen Favorit Ilmu Politik, FISIP USU, Tahun 2010
• Penghargaan dari Gubernu Sumatera Utara, Tahun 2010
• Examplary Humanitarian, Human Rights and Peace Building During Aceh in Conflict and Situation, dalam rangka The 10th Anniversary of Peach in Aceh dari Aceh Peace Forum, Tahun 2015.

 

9. Al Makin (Guru Besar Studi Agama UIN Sunan Kalijaga)

Al Makin, Rektor UIN Sunan Kalijaga periode 2020-2024, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof. Al Makin lahir di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 12 September 1972. Tercatat sebagai Ketua Editor Jurnal Internasional Al-Jami’ah (2011-2020) dan Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UIN Sunan Kalijaga periode 2016-2020. Al Makin merupakan salah satu pendiri portal jurnal Kementrian Agama Moraref (Ministry of Religous Affairs Reference). Al Makin juga asesor akreditasi jurnal nasional Sinta.

Al Makin mendapat gelar doktoral dari Ruprecht-Karls-Universitat di Heidelberg, Jerman dan magister dari McGill University Kanada. Al Makin sudah sejak masa doktoralnya mendalami isu keragaman, relasi negara dan agama, studi masyarakat Muslim dalam perspektif sejarah, filsafat, sosiologi dan antropologi. Disertasinya tentang munculnya Islam di abad tujuh, sedangkan saat ini masih mendalami Gerakan Keagamaan Baru atau New Religious Movement (NRM). Tulisan populernya banyak muncul di Kompas, Tempo, RMOL, dan Sindonews.

Publikasi Relevan

• Makin, A. (2019). Returning to the Religion of Abraham: Controversies over the Gafatar Movement in Contemporary Indonesia. Islam and Christian–Muslim Relations, 30(1), 87-104.
• Makin, A. (2018). ‘Not a Religious State’ A study of three Indonesian religious leaders on the relation of state and religion. Indonesia and the Malay World, 46(135), 95-116.
• Makin, A. (2016). Challenging Islamic Orthodoxy: Accounts of Lia Eden and Other Prophets in Indonesia (Vol. 1). Springer.
• Makin, A. (2017). Homogenizing Indonesian Islam: persecution of the Shia group in Yogyakarta. Studia Islamika, 24(1), 1-32.
• Makin, A. (2016). Unearthing Nusantara’s concept of religious pluralism: harmonization and syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic classical texts. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 54(1), 1-32.

Penghargaan / Hibah Relevan

• DAAD (Deutsche Akademischer Austaustdienst, Jerman)
• CIDA (Canadian International Agency, Kanada)
• Endeavor (Australia); Fullbright (Amerika)
• NUS (National University of Singapore)
• Bochum University (Jerman)
• Kementrian Agama
• LP2M UIN Sunan Kalijaga

Rumpun Kepakaran

• Filsafat

Kepakaran

• filsafat
• sosiologi
• studi agama-agama
• pluralisme (keragaman)

 

10. Gun Gun Heryanto (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Heryanto resmi mengemban amanah baru. Ia dipercaya sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta. 

Sebelum menjadi salah satu dekan di UIN Jakarta, Gun Gun aktif sebagai dosen. Kemudia Ia mengawali karier dengan mendirikan konsultan komunikasi pada 2007.

Jabatan yang pernah dipegangnya adalah Ketua Kajian Media dan Kebijakan Strategis, Institute of Social Transformation for Democracy (Instad) Jakarta. Selanjutnya, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute (Policy). 

Lalu sebagai peneliti (researcher) di Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM). Setelah itu, pakar ilmu komunikasi kelahiran 12 Agustus 1976 ini tercatat pernah menjadi dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar (UAI). 

Juga mengajar Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina. Peraih gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini selanjutnya menjadi dosen Peminatan Komunikasi Politik dan Media di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Selain jadi dosen, Gun Gun juga aktif menulis dengan menerbitkan 13 karya buku bertema komunikasi politik. 

Pendidikan: 

• S1 Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
• Magister Sains (M.Si) Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia
• Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung 

Karier: 

• Dosen Tetap Komunikasi terutama Peminatan Komunikasi Politik dan Media Studies di UIN Jakarta 
• Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina
• Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar (UAI) 
• Humas Yankes Universitas Indonesia (UI) 
• Researcher di Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) 
• Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute (Policy) 
• Ketua Kajian Media & Kebijakan Strategis, Institute of Social Transformation for Democracy (Instad) Jakarta 
• Pendiri Konsultan Komunikasi, 2007

 

11. Wawan Mas'udi (Dekan Fisipol UGM)

Wawan Mas’udi lulus dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000, pendidikan Master di Department of Political Science and Management, Study if Management, Agder University College, Norway (2006), dan Ph.D di Asia Institute, Faculty of Arts at the University of Melbourne, Australia (2016). Minat kajiannya meliputi Pelayanan Publik, Politik Identitas dan Multikulturalisme, desentralisasi dan komparasi sistem pemerintahan. Disertasinya berjudul Local Populism in Decentraliserd Indonesia: Case Study of Jokowi in Solo 2005-2012.  Publikasi terakhir Wawan diterbitkan di jurnal Contemporary Southeast Asia berjudul “Programmatic Politics and Voter Preferences: The 2017 Election in Kulon Progo, Yogyakarta”, Volume 39, No 3, 2017 (bersama Nanang Indra Kurniawan). Buku yang ia edit buku bersama Cornelis Lay berjudul Contested Welfare Regime in Indonesia akan segera diterbitkan oleh Yayasan Obor, Jakarta.