Mari kita saling bersinergi untuk mewujudkan pembangunan desa tercinta ini melalui semangat gotong royong dan kerjasama antar elemen masyarakat desa. -- selengkapnya... Selamat datang di website resmi Desa Tenggulang Baru -- selengkapnya... Lebih bijak dalam menyikaapi pandemi Corona Virus COVID-19 dengan mengetahui mencari informasi yang benar melalui Media Informasi Resmi Terkini Covid-19 -- selengkapnya... Bersama-sama mari kita putuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan hal-hal berikut : 1. Menjaga kebersihan area rumah dan fasilitas umum seperti Masjid, Musholla, Sekolah dan lain-lain. 2. Menyediakan sarana cuci tangan barupa air mengalir dan sabun atau hand sanitizer di depan rumah. 3. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya. Bersama-sama mari kita putuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan hal-hal berikut : 1. Menjaga kebersihan area rumah dan fasilitas umum seperti Masjid, Musholla, Sekolah dan lain-lain. 2. Menyediakan sarana cuci tangan barupa air mengalir dan sabun atau hand sanitizer di depan rumah. 3. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya. 4. Menunda bepergian keluar desa ataupun perjalanan keluar daerah. 5. Mengurangi kontak langsung seperti berjabat tangan, jika dilakukan biasakan segera mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer. 6. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir /hand sanitizer dilakukan sebelum melakukan aktifitas dan setelah selesai aktifitas. 7. Terapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam). 8. Gunakan masker jika batuk / flu. 9. Melaporkan kepada perangkat desa atau petugas medis desa jika ada anggota keluarga yang baru datang dari luar daerah, terutama terhadap orang yang baru datang dari daerah terjangkit Covid-19, untuk pengecekan oleh petugas medis desa terlebih dahulu.

Artikel

Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

09 September 2022 21:56:24  AdminTB  141 Kali Dibaca  KEPEMERINTAHAN

Sebagai organisasi kekuasaan dan organisasi pemerintahan, desa memiliki sejumlah kewenangan melekat (atributif). Penetapan organisasi pemerintah desa dan perangkat desa merupakan kewenangan melekat yang dimiliki desa. Dengan demikian susunan organisasi pemerintahan di setiap desatidak selalu sama. Maka bukanlah hal yang tabu jika sering dijumpai perbedaan susunan organisasi pemerintahan di berbagai desa. Membentuk dan menetapkan susunan dan personel perangkat desa harus menggunakan pendekatan pemenuhan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.

Idealnya penyusunan organisasi perangkat desa didasarkan pada kebutuhan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam hal pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta kemampuan keuangan desa. Desa yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas tentu mempunyai kebutuhan personel perangkat desa berbeda dengan desa yang jumlah penduduknya kecil dan wilayahnya tidak terlalu luas.

Penyusunan dan penetapan personel perangkat desa hendaknya menggunakan paradigma “miskin struktur tapi kaya fungsi” atau dengan kata lain struktur organisasi pemerintahan desa yang ramping. Dengan stuktur pemerintahan yang ramping, efisiensi anggaran bisa optimal, dan efektifitas kinerja perangkat desaakan mudah terdongkrak.

Organisasi pemerintahan desa meliputi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal 48, UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan Pasal 61, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

A. Kepala Desa

  1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
  2.  
  3. Dalam melakukan tugasnya, kepala desamempunyai wewenang:
    1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa,
    2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa,
    3. Memegangkekuasaan pengelolaan keuangan danaset desa,
    4. Menetapkan peraturan desa
    5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
    6. Membina kehidupan masyarakat,
    7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,
    8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa,
    9. Mengembangkan sumber pendapatan desa,
    10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
    11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa,
    12. Memanfaatkan teknologi tepat guna,
    13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,
    14. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
    15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4.  
  5. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa berhak:
    1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa,
    2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa,
    3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan,
    4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
    5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
  6.  
  7. Dalammelaksanakan tugasnya kepala desa berkewajiban:
    1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,
    2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
    3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,
    4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan,
    5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender,
    6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme,
    7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa,
    8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik,
    9. Mengelola keuangan dan aset desa,
    10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa,
    11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa,
    12. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa,
    13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa,
    14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa,
    15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
    16. Memberikan informasi kepada masyarakat.
  8.  
  9. Dalam melaksanakantugas, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:
    1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota,
    2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masajabatan kepada bupati/walikota,
    3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhirtahun anggaran, dan
    4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhirtahun anggaran.
  10.  
  11. Selain tugas, hak dan kewajiban, juga ada larangan bagi kepala desa, yaitu:
    1. Merugikan kepentingan umum,
    2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu,
    3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya,
    4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu,
    5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa,
    6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ataujasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yangakan dilakukanya,
    7. Menjadi pengurus partai politik,
    8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang,
    9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan,
    10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah,
    11. Melanggar sumpah/janji jabatan, dan
    12. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpaalasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

 

Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Manakala sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh kepala desa maka dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Kepala desa selalu tampil dominan dalam urusan publik dan politik, dan harus mengembangkan sebuah tata pemerintahan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kepercayaan, dan kebersamaan. Untuk itu pemerintah desa harus bekerja dengan semangat partisipatif dan transparansi, atau harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya di hadapan publik.

Bagan berikut ini menunjukkan struktur organisasi pemerintah desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014. Sekretaris desa memimpin sekretariat yang membawahi sebanyak-banyaknya 3 urusan. Setiap urusan dipimpin oleh kepala urusan (kaur), yang bertanggungjawab kepada sekretaris, dan (dapat) memiliki 1 orang atau lebih staf sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Salah seorang staf kaur ditetapkan sebagai bendahara desa, umumnya kaur keuangan.

Pelaksana teknis merupakan unit baru yang diperkenalkan UU No. 6 Tahun 2014, terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 seksi. Setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi (kasi) yang langsung bertanggungjawab langsung kepada kepala desa.

Struktur organisasi pemerintah desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014

 

B. Perangkat Desa

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa, perangkat desa membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa, Perangkat desa terdiri dari:

 

1. Sekretaris Desa

Sekretaris desa memimpin kesekretariatan desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pelayanan yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah desa. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 bidang urusan sesuai kebutuhan pemerintahan setempat. Unsur pelayanan dapat terdiri dari beberapa urusan tergantung pada kebutuhan desa yang bersangkutan. Beberapa urusan yang dimaksud antara lain: urusan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, keuangan, dan umum. Masing-masing urusan tersebut bertugas membantu sekretaris desa sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Sekretaris Desa bertanggung jawab atas pengelolaan buku administrasi desa. Sekretaris desa juga bertugas mengelola Buku Data Peraturan Desa, Buku Data Peraturan Kepala Desa, Buku Data Keputusan Kepala Desa, Buku Monografi Desa, Buku Profil Desa.

Kaur Umum bertanggung jawab atas pengelolaan buku Data Inventaris Desa, buku Data Tanah Milik Desa, buku Data Aparat Pemerintahan Desa, buku Agenda Surat Masuk, buku Agenda Surat Keluar, buku Ekspedisi, buku Tamu.

Kaur Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan, Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran, Buku Kas Harian Pembantu, Buku Catatan Pajak (PPN dan pph).

Kaur Pemerintahan bertanggung jawab atas pengelolaan Buku Data Tanah di Desa, Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting penduduk WNI, Buku Mutasi Penduduk WNI, Buku Induk Penduduk WNI, Buku Catatan PBB

 

2. Pelaksana Kewilayahan

Unsur kewilayahan yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang sering disebut kepala dusun atau nama lain. Tugas kepala dusun adalah membantu melaksanakan tugas-tugas operasional kepala desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

 

3. Pelaksana Teknis.

Unsur pelaksana teknis adalah unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis pelaksanan tugas operasional di lapangan seperti pamong tani desa, urusan pengairan, urusan keamanan, urusan keagamaan, kebersihan, urusan pengembangan ekonomi desa, kesejahteraan sosial, kesehatan dan pungutan desa. Unsur pelaksana mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis lapangan dalam bidang tugasnya.

Pelaksanateknis palingbanyak terdiriatas 3 (tiga) seksi, misalnya:

Kasi Pembangunan bertanggung jawab atas pengelolaan Buku Rencana Pembangunan, Buku Kegiatan Pembangunan, Buku Inventaris Proyek, Buku Kader-kader Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat.

Kasi Kesra bertanggung jawab atas pengelolaan Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan, Buku Data Penduduk Miskin, Buku Data Penduduk Penyandang Cacat dan program pemberdayaan masyarakat.

Kasi Pelayanan bertanggung jawab atas pengelolaan Buku Data LKD (LPM, PKK, Kartar, RT, RW, Gapoktan, HIPPA, Linmas), Buku Data Lembaga Pendidikan, dan Kursus, Buku Data Ormas, Buku Data Orpol, Buku Data Organisasi Pemuda, Buku Data LSM.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, unsur pelaksana, dan unsur wilayah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi desa sesuai dengan tugasnya masing-masing.

 

C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nana lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan ini merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan berkedudukan sejajar serta menjadi mitra dari pemerintah desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, BPD memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membahas, dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

 

Download Lampiran:

  1. UU No. 6 Tahun 2014 Struktur organisasi pemerintah desa
  2. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK)

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Aparatur Desa

Back Next

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

 Arsip Artikel

14 September 2022 | 87.027 Kali
Cek Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM 2022 melalui DTKS Cek Bansos Kemensos
06 Agustus 2019 | 77.069 Kali
TUPOKSI PERANGKAT DESA
26 Maret 2020 | 76.478 Kali
QnA : Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19 (Update 6 Maret 2020)
24 Agustus 2016 | 76.196 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 76.163 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 76.058 Kali
Wilayah Desa
30 April 2014 | 76.056 Kali
LPM
29 Juli 2013 | 75.980 Kali
Profil Masyarakat Desa
06 Juni 2022 | 1.111 Kali
Resmi, Drs. H. Apriyadi, M.Si Dilantik Gubernur Sumsel Jadi Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba)
30 April 2014 | 75.733 Kali
RT RW
30 April 2014 | 1.145 Kali
LinMas
20 April 2014 | 1.094 Kali
Undang Undang
19 Januari 2021 | 626 Kali
SISTEM INFORMASI DESA
17 Desember 2021 | 8.564 Kali
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sesuai Permendes Nomor 7 Tahun 2021

 Statistik

 Media Sosial

 Safelinku

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Agenda

 Komentar

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : SP 5, Tenggulang Baru Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
Desa : Tenggulang Baru
Kecamatan : Babat Supat
Kabupaten : Musi Banyuasin
Kodepos : 30755
Telepon : 082278883352
Email : [email protected]

 Sinergi Program

OpenDesa
SMP Hidayatut Thullab

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:34.634
    Kemarin:37.697
    Total Pengunjung:888.890
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.134.73
    Browser:Tidak ditemukan

 Tenggulang Baru on Youtube