Survei Digital Mindset dan Digital Leadership ASN, Agar Kemampuan Digital ASN Terus Meningkat
Pemerintah melancarkan beragam program meningkatkan kemampuan digital ASN.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), saat ini telah melaksanakan survei “Digital Mindset dan Digital Leadership ASN” sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Tujuannya, memperoleh gambaran kondisi digital mindset atau pola pikir digital dan digital leadership atau kepemimpinan digital ASN.
Survei itu dilakukan secara daring dari 23 September hingga 11 Oktober 2024 dan diikuti seluruh ASN dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. “Hasil survei akan menjadi dasar bagi Kementerian PANRB dalam merumuskan kebijakan dan program yang tepat guna mendorong akselerasi transformasi digital di kalangan ASN,” ujar Rini Widyantini, Sekretaris Kementerian PANRB saat membuka Sosialisasi Pengisian Survei Digital Mindset dan Digital Leadership ASN, secara daring, di Jakarta, Kamis (19/09/2024).
Rini mengatakan digital mindset tidak hanya sekadar kemampuan menggunakan teknologi, melainkan juga cara pandang terhadap tantangan dan peluang yang ada di era digital ini.
Survei literasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo umumnya menilai empat pilar utama, yakni kecakapan digital (digital skills), yang melihat sejauh mana seseorang memiliki kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan layanan online. Kedua, etika digital (digital ethics), yakni tentang bagaimana pengguna menjaga perilaku etis saat menggunakan teknologi, termasuk dalam berinteraksi di media sosial.
Ketiga, menyangkut soal keamanan digital (digital safety) yang melihat kemampuan menjaga keamanan data pribadi dan privasi, serta menghindari ancaman digital seperti penipuan dan kejahatan siber. Lalu yang keempat, budaya digital (digital culture), terkait dengan pemahaman mengenai budaya digital dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana teknologi mempengaruhi cara orang berinteraksi.
Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen SDM Aparatur, Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo menyampaikan, pelaksanaan Survei Digital Mindset dan Digital Leadership ASN seluruhnya digelar secara online (daring). “Survei digelar mulai 23 September hingga 11 Oktober 2024 melalui tautan https://surveidigitalasn.menpan.go.id/,” katanya.
Ari menambahkan, pengisian survei hanya waktu 5–10 menit. Responden tidak perlu bingung dalam mengisi survei karena pertanyaan-pertanyaan dalam survei ini seluruhnya berkaitan dengan keseharian ASN dalam menjalankan pekerjaannya.
Untuk survei digital mindset, targetnya adalah ASN yang berada di jabatan nonmanajerial, seperti jabatan fungsional dan pelaksana. Terdapat tiga dimensi dalam Survei Digital Mindset ASN, yaitu atribut personal, orientasi digital dan metode kerja.
Untuk survei digital leadership, sasaran utamanya adalah seluruh ASN (PNS dan PPPK) di tingkat manajerial (eselon I dan eselon II); administrator (Eselon III); pengawas (Eselon IV); dan jabatan fungsional yang menilai kinerja.
Seperti halnya digital mindset, digital leadership juga menjadi aspek penting dalam transformasi ini. Aspek ini membantu pemimpin dalam menemukan peluang inovasi serta mendorong timnya untuk beradaptasi dengan perubahan. “Kepemimpinan digital yang kuat akan menjadi pendorong dalam menciptakan birokrasi yang lebih responsif, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Ari lagi.
Dalam digital leadership ASN terdapat lima dimensi yaitu transformasional, digital skills & literacy, effective work relationships, lifelong learning, serta public value oriented.
Tingkat Literasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan tingkat digital mindset ASN dilaporkan masih berada pada tahap perkembangan awal, dengan beberapa sumber memperkirakan bahwa sekitar 30% ASN sudah memiliki pola pikir digital yang baik. Namun, sebagian besar ASN masih perlu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital untuk bekerja lebih efisien dan inovatif.
“Mindset digital baru 30%,” kata Budi Arie Setiadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Menteri Budi menerangkan, proses digitalisasi menyangkut tiga aspek yakni teknologi, pemerintahan, dan sumber daya manusia (SDM). “Kalau teknologi bisa kita beli, pemerintah bisa dibuatkan aturan. Nah, kalau SDM? Ini jadi persoalan,” katanya kepada pers.
Untuk itulah, saat ini Kementerian Kominfo sedang mengupayakan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dengan mempersiapkan talenta digital yang memiliki keterampilan dan pola pikir sesuai dengan kebutuhan era digitalisasi.
Angka 30% itu mencerminkan adanya kesenjangan antara kesadaran akan pentingnya transformasi digital dan kemampuan ASN untuk mengadopsi teknologi digital secara menyeluruh. Banyak ASN yang telah mengenali manfaat teknologi digital. Hanya saja, tantangan seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, dan resistensi terhadap perubahan memperlambat peningkatan kemampuan digital mereka.
Mengantisipasi Jurang
Tidak hanya ASN, secara nasional pemerintah telah melakukan beberapa langkah penting untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat. Salah satu program utama adalah Gerakan Nasional Literasi Digital yang dilancarkan melalui Kementerian Kominfo sejak 2021. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan literasi digital kepada masyarakat, dengan fokus pada empat pilar utama, yakni etika digital, keamanan digital, keterampilan digital dan budaya digital.
Program lainnya menyangkut kerja sama dengan sektor swasta dan komunitas. Mulai dari menggandeng teknologi, organisasi non-pemerintah (NGO), dan komunitas lokal untuk menyelenggarakan pelatihan dan webinar literasi digital. Beberapa perusahaan seperti Google, Facebook, dan Microsoft telah berkolaborasi dalam inisiatif ini, memberikan pelatihan tentang keamanan siber, hoaks, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab.
Langkah lainnya untuk mempersempit jurang digital adalah integrasi literasi digital pada kurikulum pendidikan di berbagai jenjang sekolah. Para siswa sejak dini diharapkan bisa memahami pentingnya keterampilan digital, termasuk pemahaman tentang teknologi, informasi, dan media.
Tak hanya masyarakat perkotaan, warga desa pun diharuskan untuk melek digital, melalui beragam Program Desa Digital. Program ini bertujuan mengembangkan infrastruktur teknologi di daerah pedesaan agar akses internet bisa merata di seluruh Indonesia. Dengan adanya akses internet yang lebih luas, masyarakat di pedesaan dapat memperoleh manfaat dari program literasi digital dan berpartisipasi dalam ekonomi digital.
Pemerintah juga giat melakukan edukasi dan kampanye melawan hoaks dan mis-informasi di media sosial. Kementerian Kominfo bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan pemantauan terhadap konten-konten di internet dan aktif melakukan klarifikasi berita palsu melalui situs resmi seperti Kominfo.go.id dan Hoax Buster.
Tak ketinggalan, tentu saja beragam program peningkatan literasi digital bagi ASN. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih melek digital, memiliki keterampilan teknologi yang lebih baik, serta mampu menggunakan internet secara positif dan produktif.
Tantangan Nasional
Merujuk pada E-Government Survey 2022 bertajuk The Future of Digital Government yang diumumkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB Bidang Koordinasi Kebijakan dan Hubungan Antar Lembaga, Maria-Francesca Spatolisano di New York, pada 28 September 2022, Indonesia ditempatkan di peringkat 77 di antara 193 negara anggota PBB terkait implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini berdasarkan survei Departemen Ekonomi dan Hubungan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDESA).
Sebelumnya, dalam E-Government Survey 2020, UNDESA menempatkan Indonesia di urutan 88 dunia. Ini menandakan Indonesia naik 11 peringkat pada 2022. Hal ini menunjukkan upaya pengembangan dan pelaksanaan SPBE telah berjalan dengan baik. Hasil survei tersebut menjadi penanda kuat bahwa digitalisasi harus segera diwujudkan. Utamanya dalam pemerintahan agar layanan publik dari aparatur sipil negara (ASN) makin meningkat.
Penulis: Dwitri Waluyo
Redaktur: Ratna Nuraini/TR
Pos Terbaru
Popular Post
Tinggalkan Balasan