Nama Tercantum Di Cekbansos.kemensos.go.id Tapi belum dapat Bansos, Sebab dan Cara Penyelesaiannya

By AdminTB 1 tahun lalu 6 menit membaca

Bansos PKH dan BPNT, BLT, dan PIP masih disalurkan pemerintah melalui Kemensos kepada masyarakat yang terdaftar di DTKS dan dapat di cek melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Namun banyak masyarakat yang mengeluh lantaran nama mereka tercantum di laman Cekbansos, tapi hingga saat ini tidak atau bahkan belum pernah mendapat bansos, baik bansos PKH maupun BPNT.

Banyak masyarakat yang bingung harus bagaimana ketika melakukan cek data diri di Cekbansos.kemensos.go.id dan namanya tercantum di data tersebut dengan mengidentifikasi umur yang sesuai dan tidak ada nama yang sama lagi dengan dirinya dalam satu wilayah tersebut namun belum menerima bansos atau saldo rekening bansosnya masih kosong.

Dibeberapa wilayah masyarakat mengeluhkan hal yang sama, mulai dari bantuan sembako kosong sampai sudah 2 bulan, bahkan ada yang sudah satu tahun lebih tidak mendapatkan bansos sembako lagi.

Dilain wilayah juga ditemukan aduan masyarakat yang namanya tercantum dalam data DTKS sebagai penerima bantuan BPNT , namun sampai saat ini belum pernah menerima bansos BPNT tersebut baik berupa kartu ATM Himbara maupun sembakonya.

2022-12-28_22h44_25
^{Tampilan Cek Bansos}

Berikut ini beberapa masalah yang dapat kami rangkum beserta langkah penyelesainnya:

Nama Tercantum Di Cekbansos Tapi Bansos Belum Cair

Nama tercantum di DTKS, terbukti dengan hasil cek di laman cekbansos.kemensos.go.id, terdaftar sebagai penerima bansos BPNT atau PKH pada tahap tersebut, namun beberapa bulan saldo sembako maupun PKH masih nol atau belum ada pemberitahuan pencairan.

Penyebab:

NIK valid namun tidak ditemukan di DisdukcapilLangkah Penyelesaian: Update KK (kartu keluarga) ke Dinas Kependudukan dan Ctatan Sipil (Disdukcapil). Beberapa kasus yang telah terjadi, ditemukan bahwa KK tidak sinkron antara Dukcapil daerah dan di pusat.
NIK gandaLangkah Penyelesaian: Lakukan perbaikan data melalui operator SIKS-NG, ata bisa datang ke desa / kelurahan / distrik masing-masing wilayah dan menyelesaikannya.
NIK Penerima bantuan dinyatakan meninggal oleh Dukcapil
Langkah Penyelesaian: Jika sesuai dengan kondisi lapangan, dapat diusulkan untuk dihapus dari data SIKS-NG, namun jika berbeda maka lakukan usulan perbaikan data di Dukcapil setempat.
NIK Ditemukan namun beda nama di Dukcapil (NIK dipakai orang yang berbeda)Langkah Penyelesaian: Lakukan perbaikan data diri di Dukcapil dengan membawa data pendukung.
Bansos dihentikan, karena dianggap telah mampu oleh pemerintah.Langkah Penyelesaian:
Jika memang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (masih tergolong miskin), maka lakukan permohonan ulang melalui pemerintah setempat, atau langsung ke pendamping bansos di masing-masing Kecamatan.

Daftar Jadi Penerima Bansos Lebih Mudah, Bisa Cara Online Maupun Offline

Nama Terdata Di Cekbansos Tapi Belum Pernah Dapat Bansos

Nama tercantum di DTKS, terbukti dengan hasil cek di laman cekbansos.kemensos.go.id, terdaftar sebagai penerima bansos BPNT atau PKH namun belum pernah terima bantuan sama sekali.

Penyebab:

Kartu ATM bantuan salah sasaran
Kartu ATM bantuan BPNT hanya mencantumkan nama dan alama pemiliknya tanpa disertai nomer identitas penerimanya. Beberapa kasus yang terjadi adalah yang berhak menerima kartu ATM bansos tersebut tidak menerima dikarenakan kartu diberikan kepada orang yang namanya sama dan memiliki alamat yang sama.
Gagal Burekol
- Nama Ibu kandung invalid, tircantum dalam KK hanya “NA”, “-“ bahkan kosong
- ID ada namun nama orangnya berbeda, beda dengan data Bank
- Tanggal lahir atau tempat lahir invalid, contoh tertulis lahir tahun 1800
- Nama kota ditulis nama kecamatan atau provinsi
Gagal Divalidasi Oleh Otoritas Keuangan (Omspan)
- Sudah memiliki rekening di Bank, namun sudah tidak aktif
- Sudah ada rekening di bank, dengan nomer identitas sama namun nama beda, misal Mei Dayana tertulis Emi dayana
- Nama tertulis tidak valid contoh Irfan Eko, tertulis Irf4n Eko

Dari beberapa kasus diatas, penerima bansos yang namanya tertera pada laman cekbansos.kemensos.go.id, hendaknya melakukan perbaikan data atau memperbaharui data yang valid di Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dispendukcapil) setempat secara mandiri agar tidak mempengaruhi proses pemberian bantuan sosial oleh pemerintah.

Jika penerima bantuan enggan memperbaiki data dasar tersebut karena berbagai macam alasan ada baiknya untuk melaporkan atau menyampaikan hal tersebut kepada pihak desa / kelurahan / distrik agar oleh pemerintah setempat diusulkan untuk dihapus dari daftar usulan calon penerima bansos.

Peran Pemerintah

Menteri Sosial Tri Rismaharini menekankan bahwa peran pemerintah daerah (pemda) menjadi kunci dari penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang (UU) yang memberikan kewenangan kepada pemda untuk melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan.

Dalam proses pemutakhiran data, UU memberi kewenangan pemda menentukan siapa saja yang layak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan siapa yang tidak. Mensos mempersilakan masyarakat mempelajari ketentuan dalam UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

“Pemutakhiran DTKS itu kewenangan daerah sesuai ketentuan dalam UU No. 13/2011. Prosesnya dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Lalu secara berjenjang naik ke atas. Jadi, pemda dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak,” kata Mensos Risma di Jakarta (01/09).