Daftar nama penerima bansos BLT 2022 Lihat di link ini bagi para penerima manfaat (PM) Bansos BLT Tahun 2022 yang belum menerima. Apalagi saat ini, pemerintah membuat program bansos ini akan dicairkan bersamaan dengan bansos tambahan Rp24,17 triliun atas pengalihan subsidi BBM.
BACA JUGA: Daftar Desa dan Kode Desa & Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
Kenyataan di lapangan ternyata masih banyak mayarakat yang layak mendapatkan bansos, namun terkendala masalah administrasi kependudukan ataupun tidak terjangkau oleh pendata.
Untuk itu pemerintah terus berupaya melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos). Hal ini dilakukan agar segala jenis bansos, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM), yang saat ini tengah dalam proses salur, tepat sasaran.
Di lansir dari situs Kementerian Sosial saat menghadiri undangan dialog terbuka yang diadakan Kelompok Cipayung Plus bertema ‘Kenaikan Harga BBM Kepentingan Siapa? Masalah atau Solusi?’ di Menteng, Jakarta Pusat. “Agar bansos itu tepat salur, tepat sasaran, yang kami lakukan adalah perbaikan data itu sendiri,” kata Mensos Risma Senin sore (12/9).
Dialog terbuka itu diawali dengan pemaparan pandangan dari sebelas mahasiswa, selaku Ketua Umum masing-masing organisasi, terhadap kenaikan harga BBM dan penerima BLTnya. Pandangan itu, lantas, ditanggapi oleh tiga penanggap yang diundang, salah satunya Mensos Risma.
Mensos mengatakan, saat ini, pihaknya bersama jajarannya melakukan updating data setiap bulan. “Setiap bulan, saya buat SK baru untuk memastikan data tetap update. Tidak setahun dua kali, tapi setiap bulan, karena pergerakan data itu dinamis sekali,” ucap Mensos menanggapi pandangan para mahasiswa.
Selain rutin melakukan updating data, lanjutnya, penerima BLT ini juga diusulkan dan didata oleh daerah masing-masing. “Daerahlah yang harus melakukan pendataan. Tidak ada yang tidak bisa karena ada perangkat desa/kelurahan dan perangkat kecamatan,” katanya tegas.
Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyebutkan bahwa seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa. Begitu pun, kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah/kepala desa, sehingga lurah/kepala desa dapat menyampaikan pendaftaran/perubahan sebagaimana dimaksud kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
Dengan demikian, Mensos mengharapkan bisa menekan angka ketidaktepatsasaran penerima BLT lantaran layak tidaknya target ditentukan sendiri oleh daerah yang bersangkutan. “Kalau daerah mengatakan mereka tidak mampu, ya diusulkan saja. Tapi, kalau mereka dianggap mampu, ya harus didrop,” ucapnya.
Menurutnya, updating data setiap bulan dan usulan penerima BLT oleh daerah ini berkontribusi pada padannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). “Yang jelas, data kami (dalam DTKS) harus padan dengan Dukcapil. Memang, tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa,” kata mantan Walikota Surabaya dua periode itu.
Tak sampai di situ, Mensos kembali meyakinkan mahasiswa bahwa Kemensos juga mengakomodasi masyarakat dengan fitur Usul Sanggah pada Aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan masyarakat untuk ikut memberi masukan lewat aplikasi apakah penerima BLT sudah tepat atau belum. Aplikasi ini diklaim sebagai terobosan dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan, tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak, tapi mendapat bantuan (inclusion error).
“Dengan adanya menu ini, masyarakat bisa mendaftarkan atau menyanggah diri sendiri, keluarga atau orang lain yang berhak dan tidak berhak mendapatkan bansos sesuai dengan wilayah masing-masing,” kata Mensos sembari menjabarkan alur penggunaan aplikasi.
Di samping Aplikasi Cek Bansos dengan laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dan Jaga Bansos, Kemensos juga memiliki Aplikasi Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi (WBS-TPK) yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lewat aplikasi/laman ini, disampaikan Mensos, KPK juga bisa memantau proses penyaluran, hingga segala bentuk penyelewengannya day to day.
Kunjungi Juga: Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa
Rincian Penerima Bansos BLT
Rinciannya, ada bansos reguler yang dilakukan Kementerian Sosial. Targetnya 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Masyarakat calon penerima bansos bisa cek di cekbansos.kemensos.go.id. Untuk besaran bansos PKH berbeda-beda tergantung peruntukkannya.
Penerima manfaat bansos PKH yang memenuhi kriteria mendapatkan bantuan uang tunai mulai Rp900.000 – Rp3.000.000.
Cara cek Daftar Penerima Bansos
Daftar nama penerima Bansos 2022 dapat di cek dengan cara berikut ini:
- Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id menggunakan browser HP seperti Google Cek disini.
- Masukkan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP.
- Ketikkan 8 huruf kode (dipisahkan spasi) yang tertera dalam kotak kode.
- Jika huruf kode kurang jelas, klik icon
untuk mendapatkan huruf kode baru. - Klik tombol CARI DATA.
- Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama PM (Penerima Manfaat) sesuai Wilayah yang Anda inputkan.
- Selanjutnya, sistem akan menampilkan data nama calon penerima manfaat bansos PKH serta status penerimaannya.
Jika terdaftar sebagai penerima bansos 2022, Anda bisa mencairkan bantuan tersebut melalui PT. Pos Indonesia atau Bank Himbara seperti BNI, BTN, BRI dan Mandiri menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). [admin-TB]
untuk mendapatkan huruf kode baru.
Tinggalkan Balasan