Website Resmi Desa Tenggulang Baru - Artikel 277

Selamat datang di website Desa Tenggulang Baru       ----------------- >  Visi : SAMBUT PERMATA MUBA ( Sejahtera, Mandiri, dan Berkualitas. Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Religius, Mandiri dan Terdepan Maju Bersama )

 

MEKANISME PENGELOLAAN DANA DESA

Admin TB 13 November 2018 12:56:04 Berita

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelola.

Berdasarkan Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu disusun sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekdes terlebih dulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APBDesa. Kemudian, kepala desa (kades) menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Raperdes APBDesa yang telah disepakati, disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Bupati atau walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Raperdes APBDesa. Camat juga dapat mengevaluasi Raperdes APBDesa berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupati atau wali kota.

Peraturan Desa berlaku bila bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi. Bila mereka menyatakan hasil evaluasi Raperdes APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, Kades harus melakukan penyempurnaan. Bupati atau wali kota membatalkan Perdes bila kades tidak menindaklanjuti hasil evaluasi. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Kades memberhentikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kades bersama BPD mencabut Perdes yang dimaksud.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekdes berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDdesa, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan.

Sementara, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Selanjutnya, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ke bupati atau wali kota melalui camat berupa Laporan Semester I dan Semester II.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. (*)

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Info Media Sosial

Aparatur Desa

Peta Desa

Iklan

Wilayah Desa

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Kantor Desa

Alamat SP 5 Tenggulang Baru
Desa Tenggulang Baru
Kecamatan Babat Supat
Kabupaten Musi Banyuasin
Kodepos 30755
Telepon 081368959145
Email [email protected]

Sinergi Program

BAPPEDA BKP SDM BP3M
BPRRD DINKES DINKOMINFO
DISBUN DISDIKBUD DISNAKERTRANS
DISTANAK PPID DPK
DPRD E-MUSRENBANG INFO PELELANGAN
INSPEKTORAT KPU SMP HIDAYATUT THULLAB
EXPRESS303

On The World

OpenSID

Iklan2

View kami di Youtube

KOMINFO