Website Resmi Desa Tenggulang Baru - Artikel 275

Selamat datang di website Desa Tenggulang Baru       ----------------- >  Visi : SAMBUT PERMATA MUBA ( Sejahtera, Mandiri, dan Berkualitas. Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Religius, Mandiri dan Terdepan Maju Bersama )

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSIBANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTARAKYAT

Admin TB 09 Oktober 2018 20:31:19 Berita

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSIBANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTARAKYAT

Dengan maraknya peredaran dan penyaIahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat adiktif lainnya serta penggunaan minuman keras, prostitusi dan tindak kejahatan lainnya pada pesta rakyat di malam hari, sangat memprihatinkan kehidupan generasi di masa yang akan datang. Untuk itu dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat perlu dilakukan pengendalian dan pengaturan daIam penyelenggaraan pesta rakyat. 

Berdasarkan pertimbangan diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat berdasarkan rujukan-rujukan :

  1. PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat NO.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah
    Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5094).

 

Bupati Musi Banyuasin dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memutuskan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat dengan ketentuan umum sebagai berikut :

 

BAB I KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintah Daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
  6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.
  7. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan Fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  8. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
  9. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang mengundang perhatian dan minat audiens, atau memberikan kesenangan dan kegembiraan.
  10. Pesta Rakyat adalah sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu yang diselenggarakan ditempat terbuka/tertutup, jalan umum, gedung dan/atau kantor dengan menggunakan orgen tunggal dan/atau alat musik lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.
  11. Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan me1anggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku dalam daerah.
  12. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesanan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi danf atau pertunjukan dimuka umum yang membuat keributan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
  13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
  14. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
  15. Zat Adiktif adalah secara umum adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang. Hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.
  16. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2HsOH)lebih dari 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
  17. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2HsOH)lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
  18. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2HsOH)lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
  19. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan tentram dan tertib.
  20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  21. Pakaian yang tidak sopan adalah pakaian yang tidak menutup aurat sesuai dengan norma agama, adat dan kesopanan.
  22. Pomoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/ atau erotika di muka umum.

 

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukan pengaturan Pesta Rakyat adalah :

  1. sebagai upaya pengendalian dan pembatasan waktu kegiatan Pesta Rakyat; dan
  2. untuk meminimalkan perbuatan negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan Pesta Rakyat.

 

Pasal 3

Pengaturan Pesta Rakyat bertujuan untuk :

  1. memberikan pendidikan moral dan etika kepada masyarakat guna meningkatkan disiplin diri, kesabaran, rasa toleransi, pengendalian diri dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memberikan pemahaman kepada warga masyarakat dan menempatkan fungsi Pesta Rakyat secara proporsional, sehingga Pesta Rakyat tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya; dan
  3. mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkembangkan suasana tenang dan harmonis, sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

 

BAB III  OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

  • Objek Pesta Rakyat adalah kegiatan hiburan orkes, orgen tunggal danJatau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik.
  • Subjek Pesta Rakyat adalah setiap Orang sebagai pemilik dan/atau penyelenggara yang melakukan kegiatan Pesta Rakyat.
  • Tidak termasuk objek dan subjek Pesta Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu terkait perayaan hari besar nasional, kegiatan partai politik, kegiatan pemerintahan dan kegiatan keagamaan.

 

BAB IV  PERIZINAN

Pasal 5

  • Setiap Orang yang menyelenggarakan Pesta Rakyat dalam Kabupaten Musi Banyuasin, wajib mendapat izin keramaian dari Kepolisian setempat dan izin tempat dari Kepala Daerah melalui Dinas Teknis.
  • Persyaratan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    1. mendapat rekomendasi dari Ketua Rukun Tetangga (RT);
    2. surat Pengantar dari Lurah/Kades untuk diteruskan ke Kepolisian setempat dengan ditembuskan kepada Camat dan Koramil;
    3. membuat surat pemyataan bersedia untuk tidak melakukan kegiatan hiburan (menghentikan sejenak) pada waktu-waktu adzan dikumandangkan dan/atau pada waktu-waktu beribadah;
    4. membuat surat pemyataan bersedia untuk berpakaian yang sopan sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
    5. menjaga ketertiban dan keamanan pada saat penyelenggaraan hiburan tersebut; dan
    6. kegiatan hiburan yang sifatnya komersil dan massanya lebih dari 1000 orang melampirkan proposal kegiatan.

 

Pasal 6

  • Untuk mendapatkan izin tempat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Teknis.
  • Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB V  WAKTU PENYELENGGARAAN PESTA RAKYAT

Pasal 7

Waktu penyelenggaraan Pesta Rakyat sebagai berikut :

  1. yang dilaksanakan oleh setiap Orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dimulai dari pukul 08.00 s.d.17.00 WIB;
  2. oleh Pemerintah, kegiatan partai politik, hari besar nasional dan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dimulai dari pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB.

 

BAB VI  KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Penyelenggara Pesta Rakyat wajib :

  1. menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan dan lalu lintas kendaraan di jalan negara, jalan kabupaten, maupun jalan desa;
  2. mengatur tata ruang lokasi Pesta Rakyat agar sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
  3. menjalin hubungan sosial, budaya yang harmonis; dan
  4. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat.

 

Pasal 9

  • Setiap Orang yang menyelenggarakan Pesta Rakyat dilarang :
  1. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli narkoba;
  2. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat asusila dan/atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya;
  3. mengedarkan dan/atau memakai narkoba; dan
  4. menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
  • Penyelenggara orkes, orgen tunggal dan/atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik dalam penyelenggaraan Pesta Rakyat dilarang :
  1. menyajikan dan menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pomografi dan pomoaksi;
  2. menampilkan musik-musik remix yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
  3. melakukan setiap bentuk perjudian; dan
  4. mengkonsumsi dan penggunaan narkoba.

 

Pasal 10

Setiap Orang dilarang melaksanakan pesta rakyat di luar waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

 

Pasal 11

  • Setiap Orang yarig me1anggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi berupa:
  1. Pembubaran kegiatan; dan/atau pemberhentian sementara kegiatan; dan
  2. Pencabutan izin keramaian oleh pihak Kepolisian.
  • Pelaksanaan pembubaran dan/atau pemberhentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

 

BAB VII  PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan hiburan Pesta Rakyat dilakukan oleh :

  1. Satuan Polisi Parnong Praja;
  2. Carnat;
  3. Lurah;
  4. Kepala Desa;
  5. Dinas Teknis; dan
  6. lnstansi terkait lainnya;

dengan berkoordinasi kepada pihak Kepolisian dan pihak Kodim.

 

BAB VIII  PENYIDIKAN

Pasal 13

  • Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana danj atau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Dalarn melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berwenang :
    1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana danjatau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Daerah ini;
    2. melakukan tindak pertarna pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
    3. menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Daerah ini dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    4. melakukan penyitaan benda atau surat;
    5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan/ atau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
    6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    7. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
    9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
  • Dalam pelaksanaan penyidikan tindak diatur dalam Pasal 9 Peraturan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

BAB IX  KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

  • Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan PasalS dan Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah).
  • Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
  • Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

 

Pasal15

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

 

BAB X  KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

 

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 20 Maret 2018

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN

 

BENI HERNEDI

 

 Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

 

 H. APRIYADI

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 2

 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (3/MUBA/2018)

Dokumen Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSIBANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTARAKYAT


Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlusYouTubeInstagram

Aparatur Desa

Kepala Desa Sekretaris Desa Kaur Umum Kaur Keuangan Kaur Perencanaan Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Kasi Kesejahteraan Kepala Dusun I Kepala Dusun II Kepala Dusun III Kepala Dusun IV Ketua BPD Wakil Ketua BPD Sekretaris BPD Anggota BPD Anggota BPD

Peta Desa

Iklan

Wilayah Desa

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Kantor Desa

Sinergi Program

BAPPEDA BKP SDM BP3M
BPRRD DINKES DINKOMINFO
DISBUN DISDIKBUD DISNAKERTRANS
DISTANAK PPID DPK
DPRD E-MUSRENBANG INFO PELELANGAN
INSPEKTORAT KPU SMP HIDAYATUT THULLAB
EXPRESS303

On The World

OpenSID

Iklan2

Dapatkan Ribuan Subscriber Chanel Youtube anda

KOMINFO