Jakarta – Ribuan buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8/2025). DPR mengeluarkan edaran WFH untuk pegawai; polisi melakukan rekayasa lalu lintas dan menyiagakan ribuan personel.
Demo buruh yang berlangsung hari ini (28 Agustus 2025) di depan Gedung DPR/MPR RI di Jakarta diinisiasi oleh gabungan serikat pekerja termasuk Partai Buruh dan KSPI. Aksi dipusatkan di kawasan DPR setelah rencana aksi di Istana batal; massa mulai berkumpul sejak pagi dan diperkirakan mencapai ribuan orang dari Jabodetabek serta daerah lain yang melakukan aksi serentak.
Tuntutan utama yang disuarakan meliputi kenaikan upah minimum, penghapusan outsourcing, pembentukan satgas PHK, serta perubahan kebijakan pajak terkait upah dan pesangon.
Poin penting:
Kronologi singkat dan dampak di lapangan
Pagi hari sebelum puncak aksi, kondisi lalu lintas di sekitar Gatot Subroto dan Slipi masih relatif kondusif namun aparat telah melakukan penyiagaan. Menjelang kedatangan massa, pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dan menutup sebagian titik akses untuk mengurai kemacetan; beberapa rute dialihkan ke arah Slipi.
DPR mengeluarkan surat edaran yang meminta pegawai hingga tenaga ahli untuk bekerja dari rumah (WFH) pada hari aksi guna mengurangi gangguan operasional. Kondisi stasiun KRL di sekitar (Tanah Abang, Palmerah, Kebayoran, Karet) juga mendapat pengamanan ekstra dan rekayasa operasi untuk menjaga arus transportasi publik.
Kapolda Metro menyebut ada penempatan ribuan personel gabungan untuk pengamanan; laporan yang beredar menyebut sekitar 4.531 personel gabungan TNI-Polri/instansi terkait dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Pengamanan tambahan juga dikerahkan oleh operator transportasi publik.
Pernyataan resmi dan respons pihak terkait
Apa arti demo ini bagi publik dan kebijakan?
Demo buruh DPR kali ini menegaskan kembali tekanan terhadap pembuat kebijakan terkait isu ketenagakerjaan: upah, outsourcing, dan ketentuan PHK. Aksi serentak di banyak provinsi menunjukkan koordinasi yang cukup luas antar serikat, yang berpotensi mendorong pembahasan lebih intensif soal RUU ketenagakerjaan dan revisi kebijakan pajak yang langsung berdampak pada pekerja.
Dari sisi publik, potensi gangguan layanan publik (akses DPR, lalu lintas, transportasi KRL) menjadi alasan administrasi mengeluarkan kebijakan WFH untuk pegawai. Pengamanan masif oleh aparat mencerminkan prioritas menjaga ketertiban dan mencegah eskalasi.
Demo buruh di depan Gedung DPR pada 28 Agustus 2025 menyita perhatian publik — pegawai DPR diminta WFH, arus lalu lintas di beberapa titik dialihkan, dan ribuan personel dikerahkan untuk pengamanan.
Isu yang diangkat menitikberatkan pada upah, outsourcing, dan kesejahteraan pekerja — isu yang berpotensi memicu pembicaraan legislatif lebih lanjut. Ikuti perkembangan dan panduan rute jika Anda beraktivitas di sekitar kawasan DPR hari ini. (DM)
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA:
Tinggalkan Balasan